Mulai 2019, BKD Uji Coba Payment Online System di 15 Titik

https://sukoharjonews.com/wp-content/uploads/2018/12/18-pajak-radarmalang.id_.jpeg

Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo berencana membuat terobosan baru untuk pembayaran pajak mulai 2019 nanti. Rencananya, BKD akan melakukan ujicoba penerapan “Payment Online System” (POS). Ujicoba akan dilakukan di 15 titik dimana alat POS dipasang di 15 wajib pajak. Pengadaan alat POS tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2019.

“Dengan Payment Online System akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak sekaligus untuk memantau detil transaksi wajib pajak,” terang Kepala BKD Sukoharjo RM Suseno Wijayanto, Selasa (18/12).

Dikatakan Suseno, harga alat tersebut sekitar Rp25 juta per unit. Nantinya, sebanyak wajib pajak akan diberi alat tersebut sebagai uji coba. Sebelum diterapkan, BKD akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu utamanya pada WP yang akan diberi alat POS tersebut. Suseno berharap penggunaan alat tersebut dapat menekan indikasi “kebocoran” pajak selama ini.

Selama ini, ujar Suseno, khusus untuk pajak tempat hiburan, pengelola hiburan menghitung sendiri berapa pajaknya yang kemudian melaporkannya ke BKD. hal itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itulah yang seringkali digunakan sebagai celah pengelola hiburan dengan tidak melaporkan kondisi sebenarnya sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai.

Terkait indikasi kebocoran pajak hiburan tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Sukoharjo Jaka Wuryanta. Menurutnya, selama ini besaran pajak yang disetor oleh pengusaha hiburan ke Pemkab Sukoharjo tidak sesuai dengan omzet yang diterima. Untuk itulah dirinya mendukung langkah BKD yang akan memasang POS yang bisa memantau setiap transaksi yang dilakukan pengusaha hiburan.

Jaka mengaku sudah melakukan investigasi ke beberapa lokasi hiburan khususnya tempat karaoke. Ternyata ada indikasi pembayaran pajak tidak sesuai omzet yang didapatkan. “Contohnya satu lokasi karaoke setiap bulan pendapatannya Rp400 juta, seharusnya 10% pajak yang disetor Rp40 juta. Tapi, ternyata yang masuk hanya Rp4 juta. Kondisi inilah yang memprihatinkan. Ini baru satu lokasi saja,” tandasnya.

 

sumber : https://sukoharjonews.com/pemerintahan/mulai-2019-bkd-uji-coba-payment-online-system-di-15-titik-apa-itu/

Share